nusakini.com--- Mengawali rangkaian sidang tahunan Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, Wakil Presiden Jusuf Kalla di Markas Besar PBB menyampaikan pidato di hadapan para pemimpin dari 193 negara anggota PBB dalam rangka High-Level Meeting of The General Assembly on Addresing Large Movement of Refugees And Migrants, Senin  (19/9) waktu setempat.

“Masyarakat internasional harus berkerja sama lebih erat guna mengatasi berbagai tragedi kemanusiaan yang dialami para migran” tegas Wapres dalam menyikapi tindakan komunitas internasional yang belum berhasil mengatasi masalah tingginya pergerakan pengungsi dan pencari suaka termasuk yang tenggelam di laut lepas. 

Di depan Sekjen PBB dan Sejumlah Kepala Negara dan Pemerintahan dunia, Wapres juga menekankan pentingnya kerja sama internasional berdasarkan prinsip burden-sharing dan shared-responsibility merupakan salah satu kunci penyelesaian isu migrasi, mengingat tidak ada satu pun negara yang dapat menanggung sendiri penyelesaian itu tersebut. "Burden-sharing dan shared-responsibility bukan berarti tanggung jawabnya dibagi rata, namun semua pihak harus dapat berkontribusi" ucap Wakil Presiden RI. 

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan bahwa Indonesia walaupun bukan merupakan negara pihak pada Konvensi tentang status pengunsi tahun 1951, namun Indonesia dengan tangan terbuka dan secara konsisten telah memberikan bantuan kemanusian bagi para pengungsi. "Saat ini ada hampir 14 ribu pengungsi dari berbagai negara ada di Indonesia yang diberikan bantuan penampungan sementara dan bantuan kemanusiaan" tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

• Sekjen PBB Guterres dan Presiden Turki Erdogan akan Bertemu Zelenskyy di Ukraina Besok
• PBB: Perang Ukraina Bisa Dorong 20 Juta Orang ke Lubang Kemiskinan
• Pasukan Penjaga Perdamaian PBB Buka Tembakan di Republik Demokratik Kongo
• Dewan Keamanan PBB Desak untuk Hentikan Aliran Senjata pada Geng di Haiti
• Di Forum PBB, Indonesia Dorong Standar Perlindungan Bagi Anak yang Terasosiasi dengan Terorisme

Lebih lanjut, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memberikan bantuan kepada lebih dari 250 ribu pengungsi antara tahun 1975 -1996 dari negara tentangga pada saat adanya perang Saudara di negara tersebut. "Indonesia mendedikasikan pulau Galang bagi para pengungsi dan pencari suaka untuk diproses yang semuanya memakan waktu sampai 20 tahun" ucap Wakil Presiden RI. 

Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla tantangan dalam menghadapi pengungsi dan pencari suaka saat ini lebih kompleks di banding dengan pengalaman Indonesia pada tahun 1975. Wakil Presiden RI menjelaskan bahwa dalam menghadapi fenomena multidimensional irregular migration saat ini membutuhkan pendekatan menyeluruh. "Dibutuhkan pendekatan pencegahan dan penyelesaian akar masalah dalam mengatasi masalah migran saat ini" tegas Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Untuk itu Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan inisiatif dan kepemimpinan Indonesia dalam penanganan isu irregular migration di kawasan melalui Bali Process, yang telah menjadi model kerja sama utama di kawasan bagi pembahasan isu-isu pengungsi dan migrasi. "Bali process mengedepankan penyelesaian masalah irregular migration dengan burden-sharing dan shared-responsibility dan pendekatan pencegahan dan penyelesaian akar masalah" tutur Wakil Presiden Jusuf Kalla. 

Indonesia berharap pertemuan ini dapat mencegah lebih banyak migran dari kehilangan nyawa, keamanan bagi mereka yang membutuhkan bantuan kemanusiaan, dan mengakhiri penderitaan jutaan migran di tempat penampungan. 

Dokumen hasil keluaran pertemuan memuat beberapa hal positif dalam penanganan pengungsi dan migran seperti mekanisme penerimaan dan aspek HAM irregular migrants serta Pembentukan global compact on responsibility sharing for refugee dan global compact on safe, orderly and regular migrations. (p/ab)